ZalalenA News – Ketenangan dunia pesantren kembali terusik setelah tayangan program Xpose Trans7 pada 13 Oktober 2025 memunculkan potongan video yang dinilai menyinggung ulama kharismatik KH Anwar Manshur dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tayangan itu sontak menuai reaksi keras dari para santri, alumni, dan masyarakat luas. Dalam waktu singkat, tagar protes terhadap Trans7 menguasai lini masa media sosial. Banyak pihak menilai stasiun televisi itu telah melewati batas kewajaran dalam pemberitaan dan tidak menghormati adab terhadap ulama sepuh yang dihormati jutaan umat.
Pemicunya berasal dari segmen program Xpose Uncensored yang menayangkan narasi visual dengan gaya sindiran. Dalam pengemasan visual tersebut, muncul potongan gambar yang menyinggung konteks ceramah KH Anwar Manshur tanpa penjelasan lengkap. Tayangan itu disebut mengandung unsur pelecehan terhadap simbol keulamaan. Sejumlah akun alumni Lirboyo menyebut narasi yang disajikan sangat tidak proporsional, bahkan terkesan memelintir konteks pesan yang sebenarnya. Karena itu, kasus Trans7 melecehkan KH Anwar Manshur menjadi sorotan tajam di dunia maya.
Protes pertama datang dari internal pesantren. Para santri Lirboyo bersama alumni di Kediri membuat pernyataan terbuka menuntut klarifikasi dari pihak Trans7. Mereka menilai, program Xpose Trans7 tidak memahami tradisi pesantren, terutama soal tata krama antara murid dan guru. Menurut mereka, penggambaran yang keliru terhadap sikap hormat santri kepada ulama bisa menimbulkan persepsi buruk terhadap ajaran adab Islam yang telah mengakar kuat. Reaksi cepat ini membuktikan besarnya pengaruh KH Anwar Manshur dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin.
Di luar pesantren, suara pembelaan terhadap ulama Lirboyo pun menggema. Organisasi kemasyarakatan Islam, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, serta sejumlah tokoh masyarakat menilai Trans7 harus bertanggung jawab atas isi tayangannya. Mereka menegaskan, apa yang dilakukan oleh stasiun televisi tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga pelanggaran etika jurnalistik. Tayangan yang melecehkan simbol agama dan ulama dianggap tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab media dalam menjaga harmoni sosial. Isu ini semakin meluas karena dianggap menyentuh harga diri pesantren.
Setelah tekanan publik meningkat, manajemen Trans7 akhirnya buka suara. Pada Selasa, 14 Oktober 2025, mereka mengeluarkan permintaan maaf resmi melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Dalam surat tersebut, Trans7 mengakui bahwa terjadi kelalaian dalam proses penyuntingan tayangan Xpose Uncensored yang menyinggung KH Anwar Manshur. Mereka berjanji akan memperbaiki standar editorial agar peristiwa serupa tidak terulang. Klarifikasi ini sempat menenangkan sebagian kalangan, tetapi banyak yang menilai permintaan maaf itu belum cukup.
Dari pihak pesantren, juru bicara Lirboyo menyatakan bahwa penghormatan kepada ulama adalah bagian dari pendidikan moral santri. Karena itu, penggambaran yang salah dalam media massa dapat menyesatkan persepsi publik. KH Anwar Manshur sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dan rendah hati, sehingga keluarga pesantren menyerukan agar umat tidak terpancing emosi berlebihan. Namun demikian, mereka tetap menuntut agar Trans7 memperlihatkan itikad baik secara nyata, bukan sekadar unggahan permintaan maaf di media sosial.
Kasus Trans7 melecehkan KH Anwar Manshur kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia. KPI Pusat pada 14 Oktober 2025 mengumumkan sanksi penghentian sementara terhadap program Xpose Uncensored. Dalam pernyataannya, KPI menegaskan bahwa Trans7 melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) karena menayangkan konten yang tidak sensitif terhadap nilai agama dan budaya. Regulator juga menilai, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh lembaga penyiaran agar berhati-hati saat mengangkat isu keagamaan.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia ikut memberikan tanggapan. MUI menilai tayangan Trans7 terhadap KH Anwar Manshur telah mencederai kehormatan ulama dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial. Mereka mendorong KPI untuk memperketat pengawasan terhadap semua program televisi yang berkaitan dengan tema keagamaan. Dalam pandangan MUI, kebebasan pers tidak berarti bebas menghina, melainkan harus digunakan untuk menegakkan nilai-nilai moral dan etika. Sikap MUI ini mempertegas posisi bahwa media wajib memiliki tanggung jawab sosial terhadap umat.
Di tengah situasi panas, dukungan kepada Pondok Pesantren Lirboyo datang dari berbagai daerah. Ribuan alumni di luar Jawa menggelar doa bersama dan mengirim surat solidaritas ke Kediri. Di media sosial, tagar #BoikotTrans7 dan #LirboyoBermartabat sempat menjadi tren nasional selama dua hari berturut-turut. Aksi tersebut menunjukkan bahwa publik memiliki kepekaan tinggi terhadap pelecehan simbol agama. Banyak netizen menilai, seharusnya Trans7 lebih berhati-hati memilih narasi agar tidak menyinggung komunitas religius.
Kasus Trans7 melecehkan KH Anwar Manshur juga membuka perdebatan luas mengenai tanggung jawab media. Sejumlah pengamat komunikasi menilai bahwa industri televisi di Indonesia sering kali terjebak dalam sensasi demi rating, hingga melupakan esensi etika penyiaran. Tayangan seperti Xpose Uncensored dinilai tidak layak membahas isu yang menyangkut kehormatan tokoh agama. Para ahli mengingatkan, media harus memperkuat literasi budaya di ruang redaksi agar memahami konteks sosial dari setiap isu yang diangkat.
Sampai hari ini, perwakilan Trans7 dikabarkan masih berupaya menjalin komunikasi langsung dengan pihak keluarga besar Lirboyo. Mereka menawarkan pertemuan tertutup untuk meminta maaf secara personal kepada KH Anwar Manshur. Namun, pihak pesantren menegaskan bahwa inti permasalahan bukan pada individu, melainkan pada sistem redaksional yang gagal menjaga etika penyiaran. Karena itu, langkah perbaikan yang diharapkan adalah revisi kebijakan internal dan pelatihan jurnalis mengenai sensitivitas keagamaan.
Dalam banyak kesempatan, alumni pesantren menegaskan bahwa reaksi keras ini bukan bentuk kebencian, melainkan teguran moral agar media tidak sembrono dalam menayangkan konten. Dunia pesantren dikenal santun, tetapi ketika nilai adab dan kehormatan ulama dilanggar, wajar jika muncul pembelaan dari seluruh santri. Oleh sebab itu, penyelesaian kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak: bagi Trans7, bagi industri televisi, dan bagi publik untuk lebih cermat memilah tayangan.
Pada akhirnya, kontroversi Trans7 dan KH Anwar Manshur menjadi cermin besar tentang bagaimana media seharusnya berperan dalam menjaga martabat bangsa. Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral. Tidak ada salahnya mengejar rating, tetapi tidak dengan mengorbankan kehormatan tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam. Jika pelajaran ini benar-benar dihayati, maka kasus Trans7 melecehkan KH Anwar Manshur bisa menjadi titik balik menuju penyiaran yang lebih beradab, mendidik, dan berempati terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
